Kamis, 02 Juli 2026
Beranda / /

  • Aceh Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Akuntabel
    Aceh | 10 hari lalu
    Aceh Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Akuntabel

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tata kelola keuangan Pemerintah Aceh kembali memperoleh pengakuan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2025, Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama 11 tahun berturut-turut.

  • IAI Aceh dan BPMA Bahas Kerja Sama Perkuat Tata Kelola Keuangan Migas
    Aceh | 1 tahun lalu
    IAI Aceh dan BPMA Bahas Kerja Sama Perkuat Tata Kelola Keuangan Migas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh menjalin komunikasi strategis dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melalui sebuah audiensi yang berlangsung di Banda Aceh. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor migas serta peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPMA.



  • Merapikan Tata Kelola Keuangan Desa
    Opini | 2 tahun lalu
    Merapikan Tata Kelola Keuangan Desa

    DIALEKSIS.COM | Opini - Pemberitaan tentang penyelewengan dana desa kembali mencuat belakangan ini. Hal ini menjadi perhatian bersama agar dana desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan secara tepat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

  • Pemda Diminta Tingkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan
    Nasional | 4 tahun lalu
    Pemda Diminta Tingkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan

    melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tersebut akan ditetapkan satu daerah provinsi berpredikat terbaik pada masing-masing kategori dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Untuk daerah yang memperoleh predikat terbaik  bakal diberikan penghargaan dan dijadikan sebagai dasar pemberian insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

dishes